BAB 4 (GEOPOLITIK)

A.      PENGERTIAN WAWASAN NASIONAL

Suatu bangsa yang telah menegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya.  Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya.

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya.  Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.  Kata “wawasan” itu sendiri berasal dari wawas (bahasa Jawa) yang artinya melihat atau memandang.

Dalam mewujudkan aspirasi dari perjuangan, satu bangsa perlu mempehatikan tiga faktor utama :

1.       Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup.

2.       Jiwa, tekad dan semnagat menusianya atau kerakyatannya.

3.       Lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional serta global.

B.      Paham KEKUASAAN    

Paham Kekuasaan yang kita kenal selama ini memberikan suatu impuls untuk menciptakan suatu formula pengaturan kenegaraan yang sejatinya membutuhkan  koreksi di berbagai sisi.
dibawah ini adalah beberapa paham kekuasaan yang kita kenal:

1.       Machiavelli

Paham ini memandang harus adanya suatu kekuatan politik yang besar guna mempertahankan kedigdayaan suatu negara. ada beberapa cara untuk memelihara stabilitas politik yaitu:

·         penghalalan  segala cara untuk mempertahankan dan merebut  kekuasaan.

·         menjaga eksistensi kekuasaan rezim, termasuk membenarkan politik Devide Et Impera.

·         pertahanan politik dengan adu kekuatan, siapa yang kuat dia yang bertahan dan sebaliknya siapa yang lemah dia yang tersingkir.

2.       Kaisar Napoleon Bonaparte

Napoleon merupakan penganut paham Machiavelli, dia menambahkan bahwasannya untuk mempertahankan suatu negara diperlukan dukungan penuh dari kondisi sosial budaya berupa penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu melahirkan kondisi pertahanan dan keamanan yang solid.

3.       Jenderal Causewitz

Pandangan ini adalah suatu dasar dari perang dunia I dimana perang dianggap sebagai suatu hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dan pencapaian tujuan nasional suatu negara. paham ini pula yang melegitimasi usaha ekspansi Rusia dalam memperluas kekuasaannya.

C.      Teori Geopolitik

1.       Riederich Ratzel 

There is in this small planet, sufficient space for only one great state. itulah semboyan dari frederich Ratzel yang terkenal. teori menyatakan bahwa :

·         Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan) dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.

·         Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang)

·         Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.

·         Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi). Apabila ruang hidup negara (wilayah)sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang.

2.       James Burnham

James Burnham adalah seorang pionir dalam pengembangan geopolitik antikomunisme sebuah aksioma geopolitik bahwa jika ada satu daya berhasil mengatur [Eurasia] Heartland dan hambatan luar, kekuatan itu pasti akan menguasai dunia.”

3.       Karl Haushofer (1896-1946)

Pendapat ini berkembang di Jerman dinawah kekuasaaan Adolf Hitler, berkembang pula di Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang berlandaskan mliterisme dan paham fasisme. pokok teori Haushofer yaitu:  

·         Suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, sehingga hal ini menjurus pada ekspansionisme. 

·         Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat menandingi kekuasaan imperium Maritim dalam penguasaan laut. 

·         Beberapa negara besar dunia akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, Asia Timur Raya.

D.      Konsep-konsep Geopolitik yang Berkembang di Lingkungan Negara-negara Dunia

1.       Konsep Geopolitik “Daerah Jantung”

Teori daerah jantung ini lazim disebut wawasan geopolitik kontinental/benua, dan secara naluriah atau instinktif akan tetap dianut olah sebagian besar masyarakat negara-negara benua seperti rusia atau CIS (setelah runtuhnya Uni Soviet).Prinsip-prinsip utama geopolitik daerah jantung antara lain :

·         Penguasaan wilayah negara tetangga serta penyiapan buffer zoneatau wilayah penyanggah.

·         Ekspansif. Dalam keadaan dan kondisi yang memungkinkan paham geopolitik ini cenderung ekspansif dengan menyebarkan pengaruh dan kekuatan militer ke negara lain.

·         Penguasaan pelabuhan air panas untuk ofensif dan sebalikya pemanfaatan kondisi land locked sebagai sistem pertahanan terhadap pengaruh luar.

·         Komando Terpusat. Pengendalian kegiatan baik di dalam maupun luar wilayah berlangsung ketat dan otoriter.

Secara khusus dengan runtuhnya negara komunis besar Uni Soviet lalu timbul Persemakmuran Negara-negara Merdeka CIS (The Commonwealth of Independece State) dengan Rusia sebagai kekuatan utamanya, bukan berarti konsep geopolitik daerah jantung ini hilang sama sekali, namun diperkirakan akan tetap dianut oleh sebagain besar masyarakat wilayah CIS.

Melihat perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa mereka dalam mengambil kebijaksanaan politik pemerintahan tetap dilandasi oleh wawasan geopolitik yang sama yaitu berorientasi kepada kebesaran Negara Daerah Jantung.

2.       Paham dan Konsep Geopolitik Rimland

Konsep geopolitik ini diajarkan oleh Nicholas J. Spykman (1893-1943). Inti konsepnya meliputi: “siapa yang menguasai Rimland akan memerintah Eurasia, sekaligus akan menguasai masa depan”. Pada dasarnya teori ini harus didukung oleh adanya penguasaan laut yang dapat menghubungkan dan mendukung kegiatan-kegiatan di daerah Rimland yaitu wilayah yang berada di garis pantai pulau dunia. Pada dasarnya daerah Rimland ini sama dengan daerah bulan sabit dalam (inner crescent) di dalm teori H.J.Mackinder. Penganut paham geopolitik ini terutama Amerika Serikat.

3.       Paham dan Konsep Geopolitik Chanakya India

Konsep atau paham ini berasal dari tradisi ilmu kemiliteran yang diajarkan oleh guru Chanak pada zaman kejayaan Kemaharajaan Ashoka sebelum zaman budha. Konsep ini mengajarkan bahwa untuk memperoleh kebesaran dan kejayaan negara maka perlu dilakukan suatu ekspansi. Prinsip-prinsip utama Geopolitik Chanakya ini antara lain :

·         Ekspansif terutama bila dianggap adanya ancaman terhadap negara atau kehidupan masyarakat

·         Campur tangan terhadap konflik internal negara tetangga

·         Penyiapan daerah penyangga di daerah perbatasan

Di dalam perkembangan kepemerintahan di india, maka konsep geopolitik Chanakya ini diakomodasi dan dikembangkan ke dalam “Doktrin India” yang mengutamakan dasar-dasar matra kesamuderaan (Blue Water Navy), yaitu penyesuaian dengan konsep-konsep geopolitik Sea Power yang dianut secara konsisten oleh inggris.

4.       Paham dan Konsep Geopolitik Hakko Ichiu Jepang

Paham geopolitik yang terpelihara dan menjiwai masyarakat Jepang terdapat pada semangat Hakko Ichiu yaitu kepercayaan atas misi “memimpin” dari Jepang. Jepang juga ikut terlibat dalam pergolakan dan pemberontakan Boxer di Cina tahun 1900 dan pada tahun 1902 Jepang mengadakan aliansi dengan Inggris untuk menandingi Rusia.Prinsip-prinsip utama Geopolitik Hakko Ichiu Jepang ini antara lain :

·         Pemimpin dunia

Di mana secara mendasar adanya kepercayaan bahwa Jepang adalah pemimpin delapan penjuru angin sesuai perintah dan kepercayaan Hakko Ichiu-nya.

·         Militerisme dan Ekspansif

Semangat militeristik dan samurai yang dalam sejarah Jepang pada mulanya di tujukan untuk menandingi barat dalam bidang kemiiteran dan teknologi, saat ini dapat diarahkan untuk penguasaan ekonomi dunia.

·         Persahabatan Semu dan Aneksasi

Merupakan kenyataan kesejarahaan dimana kebiasaan bangsa Jepang untuk mengikat persahabatan dengan Negara tetangga, selanjutnya dikuasasi dan di aneksasi.

5.       Paham dan konsep Geopolitik Cina

Pandangan Geopolitik Cina pada dasarnya dapat di lihat dari dua aliran besar. Pertama aliran Kontinental dan kedua aliran Kelautan atau Maritim. Aliran Kontinental lebih bersifat defensif strategis walaupun dari segi sosial ekonomi tetap memungkinkan adanya emigrasi akibat terjadinya ledakan penduduk. Prinsip-prinsip utama paham Geopolitik Cina dapat disimpulkan sebagai berikut :

·         Ek Pansif

Apabila paham Geopolitik Kelautan maupun Filsafat Komunis berkuasa di Cina.

·         Defensif

Di ikuti kerja sama kebudayaan apabila paham Geopolitik Kontinental maupun aliran kebudayaan asli Cina berkembang dalam pemerintah Cina.

·          Serang-serangan terbatas di perbatasan.

Dari sejarah Cina sering terjadi serang-serangan terbatas dari Cina khususnya dalam rangka pengamanan diri (protection act) di perbatasan Negara.

6.       Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai:”Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan.” Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme.

Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa: ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia. 

7.       Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang Negara Indonesia menganut paham Negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara Barat pada umumnya.

Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham Barat, laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara Kepulauan.

E.       DAFTAR PUSTAKA

http://ibnuaqil999.blogspot.co.id/2015/04/wawasan-nasional.html
http://cahyorayz.blogspot.co.id/2015/04/wawasan-nasional.html

http://wawansetiadi93.blogspot.co.id/2015/04/bab-i-wawasan-nusantara-1.html

BAB 3 (HAM)

PENGERTIAN HAM

Ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan pada segi-segi tertentu dari HAM. Berikut beberapa definisi tersebut. Adapun beberapa definisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

a)       UU No. 39 Tahun 1999

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b)      John Locke

Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

c)       David Beetham dan Kevin Boyle

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.

d)      C.de Rover

HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hakhak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.

e)       Austin-Ranney

HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.

f)        A.J.M. Milne

HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

g)      Franz Magnis- Suseno

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.

h)      Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

i)         Oemar Seno Adji

Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area.

 

Ciri-ciri khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut.

1.       Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.

2.       Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.

3.       Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

4.       Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Teori  hak asasi manusia

1. Teori Perjanjian Masyarakat / Theory Society Agreement (1632-1704)

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang (Masyhur Effendi: 2005).

2. Teori Trias Politika / Theory Trias Politica (1688-1755)

Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa (Masyhur Effendi : 2005).

3. Teori Kedaulatan Rakyat / Theory of Sovereignty of the People (1712-1778)

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi (Masyhur Effendi : 2005).

4. Teori negara Hukum / Theory State of Law (1724-1904)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara (M. Tahir Azhary : 1992).

Hukum HAM di Indonesia

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia terdapat dalam perundang-undangan. Pengaturan HAM dengan menggunakan peraturan perundang-undangan masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pengaturan HAM dalam UUD/konstitusi memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, karena perubahan dan/atau penghapusan pasal-pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia dilakukan melalui proses amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya dalam konstitusi hanya memuat aturan yang bersifat global, seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaannya dimungkinkan seringnya mengalami perubahan. Sementara itu, pengaturan HAM melalui Tap MPR, mempunyai kelemahan tidak dapat memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

a)       Pengaturan HAM dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

1.       Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, tercantum pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945.

2.       Hak asasi manusia sebagai hak warga negara, tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 27, 28, 28D Ayat (3), 30, dan 31.

3.       Hak asasi manusia sebagai tiap-tiap penduduk, tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2).

4.       Hak asasi manusia sebagai hak perorangan/individu, tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28A-28J.

b)       Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR
Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

c)       Pengaturan HAM dalam Undang-Undang
Selain diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tap MPR, HAM juga diatur dalam undang-undang. Adapun undang-undang pengaturan HAM yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai berikut.

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

1.       UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.

2.       UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.

3.       UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

4.       UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.

5.       UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja.

6.       UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.

7.       UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1993 tentang Tindak Pidana Subversi.

8.       UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

9.       UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

10.    UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

11.    UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

12.    UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

d)       Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

1.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

2.    Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.

3.    Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya.

4.    Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar.

5.     Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.

6.     Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

7.    Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM.

PERBEDAAN HAM & HAK-HAK BIASA

HAM merupakan hak yang dimiliki sejak lahir yang dimana tidak ada satu orangpun yang dapat merebutnya. sedangkan hak biasa adalah suatu balasan/imbalan/sesuatu yang bisa kita miliki setelah kita memenuhi/melakukan kewajiban

Perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara

Hak Asasi Manusia (HAM) : Merupakan hak paling hakiki yang dimiliki setiap individu sebagai manusia dan bersifat melekat semenjak orang tersebut lahir.
Hak warga negara (HWN): Merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara yang mana hak tersebut di atur secara langsung maupun tidak langsung oleh negara yang bersangkutan. Individu / masyarakat setiap negara bisa saja memiliki hak yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Untuk perbedaan lebih lanjut berikut penjelasannya

• HAM bersifat melekat dan di miliki setiap orang di seluruh dunia tanpa ada batasan, sedangkan HWN di miliki setiap warga negara dengan batasan dan aturan dari negara.
• HAM lebih ke arah pribadi, sedangkan HWN lebih ke arah kelompok warga negara
• HAM sama setiap manusia yang ada di bumi, sedangkan HWN berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

REALISASI HAM

Untuk dapat hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya manusia oleh sang Pencipta dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa dan hak-hakserta kewajiban-kewajiban asasi.Hak-hak asasi manusia secara universal juga mendapat tempat dalam dasar Negara RI. Bentuk konkret realisasi hak asasi manusia dalam konsep hidup berdasarkan Pancasila, yakni :

1.   Hak asasi manusia bersumber langsung pada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena manusia mendapat bebas untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing dan dilindungi negara.

2.   Tuhan menciptakan manusia yang dibekali dengan kemampuan dan hak asasi serta kewajiban-kewajiban asasi untuk dapat hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya secara beradab.

3.      Tuhan menghendaki manusia hidup dalam kebersamaan, Tidak mungkin manusia hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia harus mampu bersatu dan menjaga hubungan harmonisasi dengan sesamanya.

4. Hak berpendapat dan menyampaikan keinginan setiap insan dikelola secara perwakilan dan setiap keputusan adalah hasil dari musyawarah untuk mufakat.

5. Manusia berhak mendapat keadilan yang sama tanpa pandang bulu, untuk mendapat kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Oleh sebab itu hak asasi manusia wajib diletakkan dalam kerangka kebersamaan hidup. Inilah konsep berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.bersosial.com/threads/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.26761/

http://simplenews05.blogspot.co.id/2014/09/teori-teori-hak-asasi-manusia.html#ixzz444mCIPll

http://belajar-ppkn.blogspot.co.id/2015/10/dasar-hukum-ham-di-indonesia.html

http://brainly.co.id/tugas/1841244

http://gurupintar.com/threads/jelaskan-perbedaan-antara-hak-asasi-manusia-dengan-hak-warga-negara.20/

http://www.pusakaindonesia.org/bagaimana-bentuk-realisasi-ham-berdasarkan-pancasila/